STABAT~GooPost.id | Semangat membangun dari desa kembali menggema di Kabupaten Langkat saat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Desa Bersatu Langkat periode 2025–2030, resmi dilantik, Rabu (23/04/2025).
DILANTIK: Pengurus DPD Desa Bersatu Langkat resmi dilantik di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Rabu (23/4/2025).
Bertempat di Jantera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, acara ini mengangkat tema besar: “Desa Harus Jadi Kekuatan Pemerintah Daerah” untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
Pelantikan berlangsung meriah dan penuh antusias, serta dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Bupati Langkat H. Syah Afandin (Ondim), Ketua DPRD Langkat Sribana PA, hingga Anggota DPD RI Badikenita Sitepu.
Dalam sambutannya, Ketua DPD Desa Bersatu Langkat Perganinta, menegaskan, bahwa kehadiran Desa Bersatu bukan sekadar simbolik, tapi menjadi alat perjuangan untuk memperkuat pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Desa Bersatu lahir untuk bersinergi dan mendukung pembangunan Langkat. Ini bagian dari semangat Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dalam memperkuat potensi desa. Kami juga siap membentuk koperasi desa dan 5 sarjana per desa,” tegasnya.
Ketua DPD Desa Bersatu Sumut Drs. H. Abdul Khair, MM, yang juga hadir, menyampaikan pesan penting bahwa Desa Bersatu bukan hanya forum kumpul-kumpul, tapi harus menjadi motor utama dalam membangun peradaban desa.
“Kita ingin organisasi ini menjadi akses utama untuk meningkatkan kualitas SDM, menggali potensi lokal, dan menjadikan desa sebagai kekuatan strategis pemerintah daerah,” ujarnya penuh harap.
HADIR: Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri pelantikan DPD Desa Bersatu Langkat di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (23/4/2025).
Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim), menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru. Ia berharap kolaborasi yang kuat bisa terbangun antara pemerintah dan Desa Bersatu demi kemajuan Langkat ke depan.
Acara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Langkat, para camat se-Kabupaten Langkat, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga vertikal seperti Polres, Kodim, Kejari, dan Kemenag.
